Eko Prasojo

Membaca tulisan dan kritik berbagai kalangan akhir-akhir ini seakan merasakan kuatnya dorongan perubahan menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, sedangkan sejumlah kalangan berpendapat bahwa perkembangan sektor riil semakin jauh dari harapan masyarakat. Pada sisi lain, keadaan politik semakin tidak menentu, oportunisme di kalangan politisi semakin tinggi dengan fenomena perpindahan partai, kinerja dewan, baik di pusat maupun di daerah, dikritisi tidak optimal. Sedangkan korupsi hampir dapat dipastikan semakin terinternalisasi menjadi budaya yang kokoh, baik di birokrasi, politik, maupun peradilan.

Revitalisasi negara

Negara sebagai sebuah organisasi merupakan organisme yang hidup. Setiap generasi yang hidup pada zamannya memiliki konstitusinya sendiri. Dengan kata lain, perkembangan dan dinamika masyarakat harus diikuti dengan perubahan sistem negara. Maraknya berbagai penyimpangan dari tujuan-tujuan didirikannya negara di Indonesia, seperti meluasnya praktik korupsi, memburuknya kualitas pelayanan publik, penguasaan sumber daya alam oleh asing, melebarnya kesenjangan kaya dan miskin, serta tidak mampunya negara membuat dan menegakkan kebijakan yang melindungi masyarakatnya, jelas mengindikasikan bahwa sel-sel negara sudah tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Continue Reading »

No Comments »

Bangsa ini kembali dikejutkan skandal kekerasan pendidikan kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kejadian ini merefleksikan karut-marut penyiapan pamong praja di Indonesia.

Tidak heran, muncul banyak desakan agar lembaga itu dibubarkan. Apa jadinya jika pamong praja yang memiliki hobi kekerasan menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Power culture”
Birokrasi di Indonesia ditandai budaya kekuasaan (power culture). Banyak hal yang membentuk budaya birokrasi demikian. Pertama, sejarah kolonialisme, menjadikan birokrasi sebagai mesin kekuasaan penjajah. Kedua, kooptasi birokrasi oleh partai politik membuat birokrasi sebagai mesin politik yang tidak netral dan tidak profesional. Ketiga, pola pendidikan kepamongprajaan yang bergaya militeristik memberi kontribusi dalam membentuk birokrat berbudaya kekuasaan, bukan pelayanan (service delivery culture). Continue Reading »

No Comments »

Tidak lama lagi pemerintahan SBY-Boediono akan berumur 100 hari. Memang sulit untuk mengukur keberhasilan pemerintahan hanya dalam waktu 100 hari, karena berbagai persoalan sebenarnya sangat sistemik, sehingga tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang sesingkat itu. Pada sisi lainnya adalah suatu ilusi jika kita ingin mendapatkan suatu perubahan yang besar hanya dengan program kerja 100 hari. Bukan saja pemerintahan SBY-Boediono sudah berada diujung tahun anggaran sehingga hampir semua anggaran sudah ditargetkan dan dipergunakan, tetapi?dengan sistem?pemerintahan yang terdesentralisasi tidaklah mudah untuk menggerakkan program kerja dari pusat sampai ke daerah.

Lalu apa makna kontrak kinerja 100 hari para menteri dengan Presiden SBY??Tentu saja dalam kerangka politik pencitraan dan?pencitraan politik program?kerja 100 hari sah-sah saja. Tetapi hal itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa waktu 100 hari untuk perubahan yang sistemik dan menyeluruh?adalah suatu hal yang sulit diwujudkan dan?seringkali tidak mungkin diwujudkan. Misalnya saja mengenai pemberantasan korupsi, tidaklah mungking dilakukan?hanya dengan?program kerja 100 hari. Demikian pula?reformasi birokrasi, mungkin dibutuhkan?dua periode pemerintahan untuk mewujudkannya. Lalu apa yang bisa diharapkan dalam 100 hari pemerintahan??Tidak lain adalah konsolidasi pemerintahan, suatu upaya untuk memperkuat?visi dan arah, serta menyamakan persepsi mengenai?apa yang akan diwujudkan dan bagaimana memujudkannya.

Terkonsentrasinya pemerintahan dan seluruh anak bangsa pada Kasus Bank?Century jelas akan sangat mempengaruhi?kinerja 100 hari pemerintahan.?Terbukti bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan -kalau tidak ingin mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan-dalam?100 hari.?Sebagai anak bangsa tentu kita berharap bahwa landasan lima tahun ke depan?sudah bisa diletakkan pada 100 hari pertama pemerintahan. Semoga janji janji tidak hanya tinggal mimpi. Selamat bekerja para?politisi dan pejabat pemerintahan.

??

44 Comments »

Selamat kepada para menteri yang akan segera dilantik pada hari ini (22/10/09). Menjadi menteri dalam kompleksitas negara saat ini, bukanlah sebuah kemudahan, melainkan sebuah amanat yang sangat berat. Karena itulah, jabatan menteri harus kita sikapi dengan rasa takut tidak dapat menjalankannya, dan bukan dengan rasa syukur.

Ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh para menteri pada periode 2009-2014. Pertama, perkembangan politik yang ditandai oleh semakin lemahnya fungsi parpol dan aktor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan menyulitkan implementasi berbagai kebijakan dan program yang ingin dilakukan. Hal ini dipersulit oleh buruknya kondisi birokrasi yang ada.?Bahkan?masuknya intervensi politik dalam birokrasi, dan buruknya birokrasi akan menjadi kendala utama implementasi kebijakan. Kedua, dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, fungsi seorang?menteri lebih banyak pada?pembuatan norma, kebijakan, standar, kriteria dan prosedur. Urusan pemerintahan pada dasarnya sudah diserahkan kepada pemerintahan daerah.?Karena itulah harus ada perubahan orientasi?berpemerintahan oleh menteri dari menjalankan kebijakan, menjadi membuat kebijakan dan mengawasi kebijakan. Lebih dari itu, para menteri diharapkan menjadi pembina dari penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Lebih dari, perlu?ditanamkan dalam jiwa para menteri untuk senantiasa berkomitmen menciptakan?tata pemerintahan yang baik (good governance). Pelajaran dari semua reformasi yang dijalankan oleh?negara-negara lain menunjukkan bahwa perubahan?yang baik hanya bisa dilakukan jika terdapatnya komitmen yang kuat dari presiden dan para menterinya untuk melakukan perubahan..

Sekali lagi selamat bekerja dan berkarya. Jabatan adalah amanah yang harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT.

No Comments »

Para calon presiden/wapres sedang memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang kemampuannya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam program ditawarkan, mulai dari?ekonomi pro rakyat hingga?perbaikan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Segala hal yang bisa dijadikan daya tarik pilihan masyarakat, dijadikan sebagai janji presiden. Namun satu hal yang sering kali terlupakan, betapapun baiknya program yang ditawarkan oleh calon presiden/wapres tidaklah ada artinya jika?pemerintahan?tidak bersih dan tidak kompetensi. Karena itu?hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih. Jika dilihat dari?sumber penyakitnya, maka pemerintahan yang bersih hanya dapat diciptakan jika: (1) birokrasi dapat direformasi, sehingga memiliki kompetensi dan tidak terjebak dalam?sistem yang korup. Substansi agendanya sudah sangat banyak, hanya?komitmen yang dibutuhkan. (2) hukum dapat ditegakkan. Setiap pelanggaran harus dapat diberikan sanksi. Hal yang harus dilakukan adalah melakukana reformasi?terhadap para penegak hukum. (3) para politisi tidak?terjebak dalam transaksi ekonomi politik yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Perbaikan sistem politik berbasis merit, serta?perubahan budaya politik merupakan prasyarat?reformasi politik. Kepada para capres/cawapres, mari kita utamakan membangun pemerintahan yang bersih agar seluruh program yang dicanangkan dapat direalisasikan. Selamat berjuang.?

44 Comments »

Hiruk pikuk pemilihan presiden tampaknya sudah tidak terhindarkan. Bahkan sudah sangat sulit membedakan antara kegiatan SBY dan JK sebagai Presiden atau sebagai capres. Paling tidak ada tiga dampak yang mungkin terjadi sampai bulan oktober nanti. Pertama, berkurangnya konsentrasi, waktu dan tenaga SBY dan JK untuk mengurus pemerintahan sampai mandat akhir. Kedua, potensi penggunaan fasilitas jabatan dalam kampanye sangat sulit untuk dihindarkan jika tidak ada aturan yang jelas dan tegas. Ketiga, pemanfaatan program-program pemerintah untuk mendukung kampanye capres. Mudah-mudahan hal ini tidak akan menyebabkan stagnansi pemerintahan yang berlebihan akibat dari kesibukan kampanye. Semoga

No Comments »

Koalisi menjelang Pilpres 2009 tengah dijajaki oleh sejumlah Partai Politik. Berbagai manuver dilakukan dengan sasaran utama memperkuat pemerintahan sekaligus mempertahankan kekuasaan. Silahkan saja hal tersebut dilakukan oleh Partai Politik. Meskipun demikian satu hal tidak boleh dilupakan oleh aktor dan parpol, bahwa koalisi yang dibangun harus memiliki kejelasan arah dan platform. Koalisi yang hanya berbasis mempertahankan kekuasaan, bukan saja tidak akan bertahan lama, tetapi jelas mengkianati tujuan dari pemilu itu sendiri. Karena itu berbagai visi dan misi harus menjadi dasar koalisi. Program utama harus sudah mulai digulirkan dalam koalisi. Salah satu?agenda yang seringkali terlupakan adalah melakukan penguatan kelembagaan birokrasi pemerintahan. Karena tanpa itu, berbagai macam program yang dicanangkan hanya akan berada dalam ruang yang kosong. Karena itu, agenda reformasi birokrasi harus mendapatkan tempat dalam diskursus koalisi membangun pemerintahan tahun 2009 ini.?Pemilu tahun 2009 adalah momentum melakukan reformasi birokrasi. Selamat berkoalisi.?

No Comments »

Perkara data kependudukan akan terus terjadi dalam pemilu, pilkada dan tentu saja dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam jangka panjang, jika administrasi data kependudukan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik hasil pemilu dan pilkada yang terus-menerus dan berkepanjangan. Pada sisi lainnya, ketiadaan data kependudukan yang terpadu dan valid menyebabkan pemborosan keuangan negara karena setiap instansi pemerintah memiliki data yang berbeda dalam memberikan pelayanan. Administrasi kependudukan yang baik bukan hanya akan akan menghindarkan korupsi yang terencana melalui kebijakan, konflik dalam pemilu, tetapi juga akan meningkatkan efisiensi pemerintahan dan tambahan sumber penerimaan melalui wajib pajak yang tidak dapat menghindar lagi. Tidak ada hal lain yang dibutuhkan untuk ini, melainkan komitmen presiden dan kepala daerah untuk memperbaiki data kependudukan. DPT bermasalah yang terjadi dalam pmilu legislatif lalu adalah satu diantara banyak perkara yang mungkin muncul karena buruknya data kependudukan.

No Comments »

Meskipun hasil pemilu secara resmi belum diumumkan KPU, partai politik mulai sudah sangat disibukkan dengan pilihan koalisi. Sangat wajar karena berdasarkan hasil quick count yang diperoleh oleh berbagai lembaga survey, kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan hasil pemilu nantinya. Persoalannya adalah bagaimana seharusnya partai politik membangun koalisi. Upaya membangun koalisi yang saat ini dilakukan oleh sejumlah partai politik memang sulit untuk dikatakan berdasarkan kesamaan platform idiologi. Koalisi lebih banyak didasarkan pada hitung-hitungan pragmatis, yaitu merebut kemenangan. Sebenar-benarnya koalisi memang seharusnya didasarkan pada kesamaan idiologi dan visi pembangunan negara, tidak hanya sekadar kepentingan memenangan pemilihan presiden. Pertimbangan lainnya adalah menjaga keseimbangan dukungan dalam pemerintahan, sehingga koalisi tidak boleh menyebabkan fragmentasi kepentingan yang berlebihan dalam pemerintahan sehingga menyulitkan perwujudan visi dan misi presiden. Tetapi tanpa dukungan sama sekali dari partai lain, pemilihan presiden kelak akan menghasilkan pemerintahan yang tidak kuat, karena beragamnya kepentingan dan banyaknya jumlah partai politik. Demikian pula, sebaiknya penyusunan kabinet didasarkan pada semangat zakenisme (profesionalisme), tidak semata-mata pertimbangan politis. Semoga partai politik dapat memilih partner koalisi yang memenuhi unsur-unsur tersebut.

No Comments »

Tanggal 9 Maret 2009, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1429 H adalah hari kelahiran (maulid) teladan umat Islam, Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai teladan, Muhammad telah memberikan contoh-contoh kepada umatnya mulai dari kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat sampai dengan kehidupan berkeluarga. Dan sesunguhnya Dia (Muhammad) menjadi suri teladan bagi orang-orang yang mengharapkan hari akhir. Kesederhanaannya sebagai pemimpin telah menjauhkan dirinya dari keserakahan jabatan. Bahkan Muhammad tidak perna memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Salah satu hadits yang? terkenal adalah ucapannya yang secara tegas akan menegakkan hukum sekalipun terhadap keluarganya, “Seandainya saja Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan memotong tangannya sendiri”. Ucapan ini jelas menunjukkan bahwa bagi Muhammad sebagai pemimpinhukum berlaku bagi semua warga dan tidak ada yang kebal terhadap hukum.

Menjelang pemilu tanggal 9 April 2009 ini, tampaknya keteladanan Muhammad harus menjadi visi dan semangat bagi para calon legislatif. Jangan gunakan jabatan sebagai media untuk memperkaya diri sendiri. Menjadi wakil rakyat adalah amanah yang berat. Tidak saja karena jabatan itu ditujukan untuk memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi rakyat, tetapi karena amanah itu harus dijaga dari penyalahgunaannya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Kepada para calon wakil rakyat, saya mengingatkan akan amanah yang akan harus dipikul. Selamat berkampanye.

No Comments »