• Saturday , 1 November 2014

Korupsi Birokrasi, lagi?

Kasus Gayus belum berakhir di peradilan, sekarang muncul lagi kasus Dhana. Gayus dan Dhana adalah dua anak muda berstatus PNS di Direktorat Jendaral Pajak yang mendadak terkenal, bukan karena prestasinya tetapi indikasi korupsi sistemik yang di tempat kerjanya. Sejatinya tidak semua birokrat seperti Gayus, tetapi fenomena ini sekana memperkuat persepsi bahwa Gayus dan tidaklah sendirian. Mungkin akan muncul Gayus dan Dhana lainnya. Kedua orang ini mencerminkan buruknya birokrasi di Indonesia. Tampaknya ini bukan penyakit individu, tetapi penyakit sistemik dalam birokrasi di Indonesia. Tulisan singkat ini akan menjelaskan bagaimana menjelaskan fenomena Gayus dan Dahan sebagai salah bentuk penyakit birokrasi di Indonesia.

Gayus dan Penyakit Korupsi

Kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus dan Dhana bukanlah hal yang mendadak terjadi juga bukan hal yang baru dalam sejarah birokrasi di Indonesia. Pada sisi lainnya, mungkin jumlahnya pun relatif kecil jika dibandingkan dengan kasus-kasus serupa yang saat ini belum atau tidak terungkap. Kasus Gayus dan Dhana menjadi penting, karena akhirnya kita menyadari bahwa Korupsi telah menjadi penyakit sistemik dalam birokrasi di Indonesia. Gejala ini dapat disebuat sebagai sindrom Gayusisme atau  Dhanaisme yang mewakili jenis penyakit birokrasi. Penyakit ini sebenarnya bukanlah bersifat individual, tetapi timbul karena kelemahan sistematik dari organisasi birokrasi. Jika kasus-kasus semacam ini tidak diselesaikan dengan utuh dan menyeluruh bukan tidak mungkin akan terungkap Gayus dan Dhana yang baru pada masa yang akan datang. Tentu saja kasus akan menambah jumlah koruptor yang masuk dalam umah tahanan, penjara dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan golongan Gayusisme. Tetapi kita sepakat, bahwa memenjarakan mereka bukanlah solusi yang abadi, karena pada dasarnya akan muncul lagi kasus kasus serupa pada masa yang akan datang.

Mengutip pendapat pakar Ilmu Administrasi dari USA, Gerald Caiden sebenarnya gejala ini dapat disebut sebagai maladministrasi yaitu “administrative action (or inaction) based on or influenced by improper consideration or condut”. Maladministrasi biasanya dapat berbentuk illegality, corruption, neglect, perversity (ketidakwajaran), turpitude (kejahatan/kekejian), discourtesy dan misconduct. Beradasarkan pendapat Caiden, ada kurang lebih 175 penyakit birokrasi (common bureaupathologies). Jenis jenis penyakit tentu saja dapat bervariasi antar satu negara dengan negara lainnya. Tetapi penulis sendiri berpendapat bahwa untuk konteks birokrasi di Indonesia hampir semua penyakit tersebut ada dan paling tidak berpotensi ada. Tentu saja ini bukan pekerjaan ringan, karena setiap jenis birokrasi tersebut membutuhkan penanganan yang bersifat khusus dan sistemik. Jika kita analogikan birokrasi ini sebagai tubuh manusia, maka bukan tidak mungkin setiap pengobatan untuk jenis penyakit akan menimbulkan komplikasi bagi penyakit yang lainnnya. Karena itulah perlu adanya penanganan yang sistemik dan radikal terhadap setiap jenis penyakit dalam birokrasi tersebut.

Studi di berbagai literatur menunjukkan bahwa penyimpangan (Patologi) dalam dalam birokrasi sebenarnya merupakan gejala sistemik dan bukan individual. Dengan kata lain individu adalah produk dari sistem yang bekerja. Bagaimanapun baiknya individu ketika masuk dalam sistem yang korup, maka individu yang bersangkutan juga akan mengalami penyakit birokrasi. Kasus Gayus dan Dhana merupakan kegagalan pemerintah untuk membentuk sistem yang dapat mencegah terjadinya penyakit-penyakit birokrasi, sehingga setiap pelanggaran oleh individu dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan dapat diterima secara kolektif sebagai budaya. Kondisi ini memaksa bahwa individu yang memiliki kharakter unggul tidak akan bisa bertahan lama ketika masuk dalam birokrasi, karena serangan penyakit birokrasi yang kolektif dan membentuk sistem yang rusak. Biasanya individu-individu yang idiaalis tidak dapat diterima oleh sistem dan dianggap sebagai lawan dari mainstream yang ada. Individu tersebut akan menjadi pesakitan dan tidak akan menduduki jabatan-jabatan penting dalam birokrasi karena dianggap akan mengancam posisi kelompok status quo.

Gejala yang terjadi pada Gayus dan Dhana tidaklah mudah untuk diatasi karena penyakit ini sifatnya menahun, sehingga dibutuhkan perubahan sistem yang radikal dan penyelesaian masalah yang serius. Penyakit ini menggerogoti sel-sel birokrasi yang produktif dan akan merusak mentalitas pegawai dan pejabat di semua lapisan. Bahkan pegawai yang baru saja masuk dalam sistem akan segera tertular dan terusak selnya oleh penyakit sistemik ini. Potensi bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri adalah sangat besar. Dengan kata lain, kasus ini tidak hanya melibatkan pegawai rendahan seperti Gayus dan Dhana, tetapi juga melibatkan sejumlah pejabat yang lebih tinggi di Direktorat Jenderal Pajak. Sangat mungkin Gayus dan Dhana adalah pegawai yang dikorbankan untuk melindungi pejabat yang lebih tinggi. Kasus ini tidak hanya terjadi di Pajak, tetapi juga di beberapa kementerian dan Lembaga juga pemerintahan daerah. Di daerah kondisi semakin besar berpeluang terjadi terutama sejak pemilihan langsung kepala daerah, yang menyebabkan semakin tumbuhnya penyakit birokrasi daerah, semakin parah dan sulit disembuhkan. Meskipun demikian kita tidaklah boleh semata-mata menyalahkan pejabat birokrasi, karena sebenarnya para birokrat disamping selain pelaku dapat juga merupakan korban. Seperti yang sudah dijelaskan, sistemlah yang membentuk para birokrat berperilaku seperti Gayus dan Dhana. Pengungungkapkan korupsi birokrasi tidak boleh hanya menghukum individu, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Pada masa yang akan datang akan tetap muncul Gayus dan Dhana yang baru. Secara individual, para birokrat akan memilih untuk menjadi bagian dari sistem yang rusak dari pada menjadi pahlawan dan tersingkir dari sistem. Para birokrat sebenarnya merupakan monster yang secara genetis dapat menularkan penyakitnya kepada birokrat lainnya.

 

Reform Birokrasi Komprehensif  

Berbagai reformasi yang telah dilakukan tampaknya belum mampu mengubah budaya birokrasi di Indonesia. Harus diakui bahwa pemberian tunjangan kinerja ternyata dalam rangka reformasi birokrasi ternyata belum dapat mengubah perilaku korup para pejabat birokrasi. Kementerian PAN dan RB yang menjadi mesin reformasi tampaknya harus bekerja lebih keras lagi untuk melakukan reformasi yang fundamental untuk dapat mengubah kebiasaan buruk pejabat birokrasi kita. Masyarakat sebenarnya sudah mulai kehilangan kepercayaan apakah reformasi birokrasi dapat menghilangkan perilaku korup birokrasi. Para birokrakt seperti orang yang sudah mengalami ketergantungan pada narkoba sehingga tidak mudah untuk mengubahnya. Dibutuhkan komitmen politik yang besar dari Presiden dan seluruh menteri untuk melakukan perubahan fundamental. Disamping itu, karena penyakit birokrasi ini sudah sangat parah harus dicari agenda reformasi yang bisa langsung menembak sasaran penyakitnya. Misalnya saja dengan pengawasan terhadap kekayaan dan harta pegawai negeri sipil, penerapan sistem pembuktian terbalik, promosi jabatan yang dilakukan secara terbuka serta pengukuran kinerja birokrasi yang lebih baik.

Kasus Dhana ini harus benar benar dipergukan untuk menuntaskan penyakit dalam birokrasi. Jangan sampai kasus ini seperti jamur di musim hujan, yang akan datang dan pergi tanpa ada penyelesaiannya. Pemerintah harus mendorong lebih besar lagi komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi. Jika pemerintah telah menjadikan reformasi birokrasi sebagai prioritas nasional pembangunan, maka hal ini harus tercermin juga dalam dukungan pendanaan untuk melakukan reformasi birokrasi tersebut. Jangan sampai reformasi birokrasi kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Demikian pula, para menteri harus sepenuhnya menyadari pentingnya birokrasi sebagai ujung tombak dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Reformasi birokrasi tidak boleh hanya sekedar tunjangan kinerja saja dan menjadi komitmen sebagian kecil orang di kementerian dan lembaga. Hanya dengan komitmen tinggi dari menteri, kasus Gayus dan Dhana ini dapat dihilangkan. [img:globalpost]

 

Related Posts

Leave A Comment

*