Tidak lama lagi pemerintahan SBY-Boediono akan berumur 100 hari. Memang sulit untuk mengukur keberhasilan pemerintahan hanya dalam waktu 100 hari, karena berbagai persoalan sebenarnya sangat sistemik, sehingga tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang sesingkat itu. Pada sisi lainnya adalah suatu ilusi jika kita ingin mendapatkan suatu perubahan yang besar hanya dengan program kerja 100 hari. Bukan saja pemerintahan SBY-Boediono sudah berada diujung tahun anggaran sehingga hampir semua anggaran sudah ditargetkan dan dipergunakan, tetapi dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi tidaklah mudah untuk menggerakkan program kerja dari pusat sampai ke daerah.

Lalu apa makna kontrak kinerja 100 hari para menteri dengan Presiden SBY? Tentu saja dalam kerangka politik pencitraan dan pencitraan politik program kerja 100 hari sah-sah saja. Tetapi hal itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa waktu 100 hari untuk perubahan yang sistemik dan menyeluruh adalah suatu hal yang sulit diwujudkan dan seringkali tidak mungkin diwujudkan. Misalnya saja mengenai pemberantasan korupsi, tidaklah mungking dilakukan hanya dengan program kerja 100 hari. Demikian pula reformasi birokrasi, mungkin dibutuhkan dua periode pemerintahan untuk mewujudkannya. Lalu apa yang bisa diharapkan dalam 100 hari pemerintahan? Tidak lain adalah konsolidasi pemerintahan, suatu upaya untuk memperkuat visi dan arah, serta menyamakan persepsi mengenai apa yang akan diwujudkan dan bagaimana memujudkannya.

Terkonsentrasinya pemerintahan dan seluruh anak bangsa pada Kasus Bank Century jelas akan sangat mempengaruhi kinerja 100 hari pemerintahan. Terbukti bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan -kalau tidak ingin mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan-dalam 100 hari. Sebagai anak bangsa tentu kita berharap bahwa landasan lima tahun ke depan sudah bisa diletakkan pada 100 hari pertama pemerintahan. Semoga janji janji tidak hanya tinggal mimpi. Selamat bekerja para politisi dan pejabat pemerintahan.

1 Comment »

Selamat kepada para menteri yang akan segera dilantik pada hari ini (22/10/09). Menjadi menteri dalam kompleksitas negara saat ini, bukanlah sebuah kemudahan, melainkan sebuah amanat yang sangat berat. Karena itulah, jabatan menteri harus kita sikapi dengan rasa takut tidak dapat menjalankannya, dan bukan dengan rasa syukur.

Ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh para menteri pada periode 2009-2014. Pertama, perkembangan politik yang ditandai oleh semakin lemahnya fungsi parpol dan aktor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan menyulitkan implementasi berbagai kebijakan dan program yang ingin dilakukan. Hal ini dipersulit oleh buruknya kondisi birokrasi yang ada. Bahkan masuknya intervensi politik dalam birokrasi, dan buruknya birokrasi akan menjadi kendala utama implementasi kebijakan. Kedua, dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, fungsi seorang menteri lebih banyak pada pembuatan norma, kebijakan, standar, kriteria dan prosedur. Urusan pemerintahan pada dasarnya sudah diserahkan kepada pemerintahan daerah. Karena itulah harus ada perubahan orientasi berpemerintahan oleh menteri dari menjalankan kebijakan, menjadi membuat kebijakan dan mengawasi kebijakan. Lebih dari itu, para menteri diharapkan menjadi pembina dari penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Lebih dari, perlu ditanamkan dalam jiwa para menteri untuk senantiasa berkomitmen menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance). Pelajaran dari semua reformasi yang dijalankan oleh negara-negara lain menunjukkan bahwa perubahan yang baik hanya bisa dilakukan jika terdapatnya komitmen yang kuat dari presiden dan para menterinya untuk melakukan perubahan..

Sekali lagi selamat bekerja dan berkarya. Jabatan adalah amanah yang harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT.

No Comments »

Para calon presiden/wapres sedang memberikan kepercayaan kepada masyarakat tentang kemampuannya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam program ditawarkan, mulai dari ekonomi pro rakyat hingga perbaikan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Segala hal yang bisa dijadikan daya tarik pilihan masyarakat, dijadikan sebagai janji presiden. Namun satu hal yang sering kali terlupakan, betapapun baiknya program yang ditawarkan oleh calon presiden/wapres tidaklah ada artinya jika pemerintahan tidak bersih dan tidak kompetensi. Karena itu hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih. Jika dilihat dari sumber penyakitnya, maka pemerintahan yang bersih hanya dapat diciptakan jika: (1) birokrasi dapat direformasi, sehingga memiliki kompetensi dan tidak terjebak dalam sistem yang korup. Substansi agendanya sudah sangat banyak, hanya komitmen yang dibutuhkan. (2) hukum dapat ditegakkan. Setiap pelanggaran harus dapat diberikan sanksi. Hal yang harus dilakukan adalah melakukana reformasi terhadap para penegak hukum. (3) para politisi tidak terjebak dalam transaksi ekonomi politik yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Perbaikan sistem politik berbasis merit, serta perubahan budaya politik merupakan prasyarat reformasi politik. Kepada para capres/cawapres, mari kita utamakan membangun pemerintahan yang bersih agar seluruh program yang dicanangkan dapat direalisasikan. Selamat berjuang. 

1 Comment »

Hiruk pikuk pemilihan presiden tampaknya sudah tidak terhindarkan. Bahkan sudah sangat sulit membedakan antara kegiatan SBY dan JK sebagai Presiden atau sebagai capres. Paling tidak ada tiga dampak yang mungkin terjadi sampai bulan oktober nanti. Pertama, berkurangnya konsentrasi, waktu dan tenaga SBY dan JK untuk mengurus pemerintahan sampai mandat akhir. Kedua, potensi penggunaan fasilitas jabatan dalam kampanye sangat sulit untuk dihindarkan jika tidak ada aturan yang jelas dan tegas. Ketiga, pemanfaatan program-program pemerintah untuk mendukung kampanye capres. Mudah-mudahan hal ini tidak akan menyebabkan stagnansi pemerintahan yang berlebihan akibat dari kesibukan kampanye. Semoga

1 Comment »

Koalisi menjelang Pilpres 2009 tengah dijajaki oleh sejumlah Partai Politik. Berbagai manuver dilakukan dengan sasaran utama memperkuat pemerintahan sekaligus mempertahankan kekuasaan. Silahkan saja hal tersebut dilakukan oleh Partai Politik. Meskipun demikian satu hal tidak boleh dilupakan oleh aktor dan parpol, bahwa koalisi yang dibangun harus memiliki kejelasan arah dan platform. Koalisi yang hanya berbasis mempertahankan kekuasaan, bukan saja tidak akan bertahan lama, tetapi jelas mengkianati tujuan dari pemilu itu sendiri. Karena itu berbagai visi dan misi harus menjadi dasar koalisi. Program utama harus sudah mulai digulirkan dalam koalisi. Salah satu agenda yang seringkali terlupakan adalah melakukan penguatan kelembagaan birokrasi pemerintahan. Karena tanpa itu, berbagai macam program yang dicanangkan hanya akan berada dalam ruang yang kosong. Karena itu, agenda reformasi birokrasi harus mendapatkan tempat dalam diskursus koalisi membangun pemerintahan tahun 2009 ini. Pemilu tahun 2009 adalah momentum melakukan reformasi birokrasi. Selamat berkoalisi. 

2 Comments »

Perkara data kependudukan akan terus terjadi dalam pemilu, pilkada dan tentu saja dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam jangka panjang, jika administrasi data kependudukan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik hasil pemilu dan pilkada yang terus-menerus dan berkepanjangan. Pada sisi lainnya, ketiadaan data kependudukan yang terpadu dan valid menyebabkan pemborosan keuangan negara karena setiap instansi pemerintah memiliki data yang berbeda dalam memberikan pelayanan. Administrasi kependudukan yang baik bukan hanya akan akan menghindarkan korupsi yang terencana melalui kebijakan, konflik dalam pemilu, tetapi juga akan meningkatkan efisiensi pemerintahan dan tambahan sumber penerimaan melalui wajib pajak yang tidak dapat menghindar lagi. Tidak ada hal lain yang dibutuhkan untuk ini, melainkan komitmen presiden dan kepala daerah untuk memperbaiki data kependudukan. DPT bermasalah yang terjadi dalam pmilu legislatif lalu adalah satu diantara banyak perkara yang mungkin muncul karena buruknya data kependudukan.

1 Comment »

Meskipun hasil pemilu secara resmi belum diumumkan KPU, partai politik mulai sudah sangat disibukkan dengan pilihan koalisi. Sangat wajar karena berdasarkan hasil quick count yang diperoleh oleh berbagai lembaga survey, kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan hasil pemilu nantinya. Persoalannya adalah bagaimana seharusnya partai politik membangun koalisi. Upaya membangun koalisi yang saat ini dilakukan oleh sejumlah partai politik memang sulit untuk dikatakan berdasarkan kesamaan platform idiologi. Koalisi lebih banyak didasarkan pada hitung-hitungan pragmatis, yaitu merebut kemenangan. Sebenar-benarnya koalisi memang seharusnya didasarkan pada kesamaan idiologi dan visi pembangunan negara, tidak hanya sekadar kepentingan memenangan pemilihan presiden. Pertimbangan lainnya adalah menjaga keseimbangan dukungan dalam pemerintahan, sehingga koalisi tidak boleh menyebabkan fragmentasi kepentingan yang berlebihan dalam pemerintahan sehingga menyulitkan perwujudan visi dan misi presiden. Tetapi tanpa dukungan sama sekali dari partai lain, pemilihan presiden kelak akan menghasilkan pemerintahan yang tidak kuat, karena beragamnya kepentingan dan banyaknya jumlah partai politik. Demikian pula, sebaiknya penyusunan kabinet didasarkan pada semangat zakenisme (profesionalisme), tidak semata-mata pertimbangan politis. Semoga partai politik dapat memilih partner koalisi yang memenuhi unsur-unsur tersebut.

1 Comment »

Tanggal 9 Maret 2009, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1429 H adalah hari kelahiran (maulid) teladan umat Islam, Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai teladan, Muhammad telah memberikan contoh-contoh kepada umatnya mulai dari kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat sampai dengan kehidupan berkeluarga. Dan sesunguhnya Dia (Muhammad) menjadi suri teladan bagi orang-orang yang mengharapkan hari akhir. Kesederhanaannya sebagai pemimpin telah menjauhkan dirinya dari keserakahan jabatan. Bahkan Muhammad tidak perna memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Salah satu hadits yang  terkenal adalah ucapannya yang secara tegas akan menegakkan hukum sekalipun terhadap keluarganya, “Seandainya saja Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan memotong tangannya sendiri”. Ucapan ini jelas menunjukkan bahwa bagi Muhammad sebagai pemimpinhukum berlaku bagi semua warga dan tidak ada yang kebal terhadap hukum.

Menjelang pemilu tanggal 9 April 2009 ini, tampaknya keteladanan Muhammad harus menjadi visi dan semangat bagi para calon legislatif. Jangan gunakan jabatan sebagai media untuk memperkaya diri sendiri. Menjadi wakil rakyat adalah amanah yang berat. Tidak saja karena jabatan itu ditujukan untuk memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi rakyat, tetapi karena amanah itu harus dijaga dari penyalahgunaannya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Kepada para calon wakil rakyat, saya mengingatkan akan amanah yang akan harus dipikul. Selamat berkampanye.

No Comments »

Para elite politik, khususnya para caleg dan capres/cawapres, sudah mulai lagi mengobral janji menjelang pemilu. Kesalahan partai politik dan elite politik selalu berulang, hanya merebut hati rakyat jika membutuhkan. Dalam kamus politik demokrasi modern, sesunguhnya kampanye partai politik harus bersifat sepanjang zaman, bukan hanya menjelang pemiliu. Partai politik dan anggota-anggota dewan harus mewujudkan janjinya selama lima tahun. Sayangnya kecerdasan masyarakat untuk menilai perwujudan janji-janji tersebut masih sangat terbatas. Sehingga tidak tampak mana partai politik dan anggota dewan yang benar-benar telah mewujudkan janji-janji kampanye lima tahun lalu. Sebaliknya yang terjadi adalah penyesatan-penyesatan hasil pembangunan. Seharusnya masyarakat disuguhkan berbagai persoalan yang dihadapi dan upaya-upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan ke dapan. Tentu saja dengan berbagai indikator keberhasilan dan indikator kegagalan. Masalahnya memang terletak pada tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat yang masih sangat rendah. Karena itulah, kepada partai politik dan para calon pemimpin bangsa lakukanlah fungsi pendidikan politik kepada rakyat yang mencerdaskan. Jangan jadikan rakyat sebagai pemilih yang bodoh. Selamat berkampanye.

No Comments »

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan sumber daya potensial dalam mensukseskan pemilihan umum. Dalam sejarah Indonesia, praktek yang terjadi justru seringkali sebaliknya. PNS menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepentingan politik, sehingga tidak bekerja secara profesional untuk menjaga tahapan pemilu. Keberpihakan PNS pada salah satu calon atau partai politik dapat mengganggu kualitas demokrasi. Ada sejumlah peran dan fungsi PNS yang harus dilaksanakan dalam pemilu: (1) PNS harus menjadi juru bicara negara dalam menjelaskan esensi dan proses pemilu kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah Golput, (2) PNS harus bersikap netral dan berada diatas semua kepentingan, (3) PNS tidak boleh menggunakan fasilitas jabatan dan kewenangan yang dimilikinya untuk menguntungkan salah satu calon atau parpol dan mendiskriminasi calon atau parpol lainnya, (4) PNS harus bertindak aktif menjadi pemilih, mendorong keluarga dan sanak-saudara menjadi pemilih, serta masyarakat disekitarnya untuk menggunakan hak pilihnya, (5) PNS juga diperbolehkan menjadi PPS dan PPK jika diperlukan, karena keterbatasan sumber daya masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

Keberadaan PNS dalam pemilu dinantikan secara positif karena jumlahnya yang mencapai 3,9 juta serta kualifikasi yang dimilikinya. Keberadaan PNS tidak boleh justru menyebabkan terganggunya proses pemilu. Kepada seluruh PNS, penulis menghimbau untuk berperan serta secara aktif dalam mensukseskan pemilu.

Selamat mengabdi kepada negara 

No Comments »