Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu?alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Yang terhormat,
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia
Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia
Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia
Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Indonesia
Dekan dan Wakil Dekan FISIP Universitas Indonesia
Ketua dan Anggota Senat Akademik FISIP Universitas Indonesia
Ketua dan Anggota Guru Besar FISIP Universitas Indonesia
Para Guru Besar, Dosen dan Karyawan FISIP Universitas Indonesia
Para Mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia program
Sarjana Reguler, Magister dan Doktoral

Para Undangan dan hadirin sekalian yang sangat saya hormati
Pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, marilah kita memanjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia- Nya, sehingga pada hari ini kita diizinkan berkumpul di balai sidang Universitas Indonesia di Kampus UI Depok, dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti upacara pengukuhan kami sebagai Guru Besar Tetap bidang Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universias Indonesia. Continue Reading »

No Comments »

Polemik tentang pemilihan kepala daerah langsung muncul kembali.
Jika pada pembahasaan naskah akademik UU No 32 Tahun 2004, polemik terkait pertanyaan apakah pilkada langsung dapat meredam politik uang selama 2001-2004, kini debat terarah pada mahal dan rendahnya kualitas pilkada. Maka, Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi mengusulkan agar pilkada dihapus (Kompas, 26/1/2008).

Demokrasi itu lokal
Pemilihan kepala daerah langsung adalah instrumen untuk meningkatkan participatory democracy dan memenuhi semua unsur yang diharapkan. Apalagi, sebenarnya demokrasi bersifat lokal, maka salah satu tujuan pilkada adalah memperkuat legitimasi demokrasi. Continue Reading »

No Comments »

oleh Eko Prasojo *

Salah satu paradoks yang dihadapi negara ini adalah terjadinya pembengkakan struktur pemerintah di tingkat pusat.

Menjadi paradoks karena komitmen politik nasional sejak tahun 1999 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terdesentralisasi. Anehnya, dari sisi struktur kelembagaan dan belanja pemerintahan, praktik penyelenggaraan pemerintahan masih bersifat sentralistik.

Tidak mengherankan jika pelaksanaan otonomi daerah tidak saja kurang signifikan mengurangi ketimpangan pusat dan daerah (vertical imbalance), tetapi juga tidak banyak meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah. Continue Reading »

No Comments »