Eko Prasojo Official Website

Mereformasi birokrasi memerlukan waktu panjang dan berbagai langkah pembenahan. Di Kementerian Keuangan, salah satu instansi yang pertama menerapkan reformasi birokrasi dan memberikan remunerasi, kemungkinan penyimpangan pun belum tertutup.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo, Senin (27/2/2012), di Jakarta, mengatakan, reformasi birokrasi tidak hanya terkait remunerasi. Apalagi untuk mereka yang terbiasa di ”tempat basah” dan berpendapatan tinggi, remunerasi terasa tidak sebanding. Continue Reading »

Share this article

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengatakan, reformasi birokrasi harus jalan cepat. Menurut staf pengajar di Universitas Indonesia itu reformasi tidak boleh hanya berhenti pada konsep yang dituangkan dalam paper work atau dokumen.

Share this article

Krisis ekonomi global yang sedang terjadi tidak saja akan menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai antisipasi terhadap dampak krisis ekonomi global pada umumnya bersifat fiskal dan atau moneter. Tidak ada yang salah dengan kebijakan ekonomi itu. Akan tetapi, ada yang selalu terlupakan oleh pemerintah bahwa pelaksana kebijakan itu tidak lain adalah aparatur negara. Continue Reading »

Share this article

Membaca tulisan dan kritik berbagai kalangan akhir-akhir ini seakan merasakan kuatnya dorongan perubahan menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, sedangkan sejumlah kalangan berpendapat bahwa perkembangan sektor riil semakin jauh dari harapan masyarakat. Pada sisi lain, keadaan politik semakin tidak menentu, oportunisme di kalangan politisi semakin tinggi dengan fenomena perpindahan partai, kinerja dewan, baik di pusat maupun di daerah, dikritisi tidak optimal. Sedangkan korupsi hampir dapat dipastikan semakin terinternalisasi menjadi budaya yang kokoh, baik di birokrasi, politik, maupun peradilan. Continue Reading »

Share this article

Bangsa ini kembali dikejutkan skandal kekerasan pendidikan kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kejadian ini merefleksikan karut-marut penyiapan pamong praja di Indonesia.

Tidak heran, muncul banyak desakan agar lembaga itu dibubarkan. Apa jadinya jika pamong praja yang memiliki hobi kekerasan menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

“Power culture”
Birokrasi di Indonesia ditandai budaya kekuasaan (power culture). Banyak hal yang membentuk budaya birokrasi demikian. Pertama, sejarah kolonialisme, menjadikan birokrasi sebagai mesin kekuasaan penjajah. Kedua, kooptasi birokrasi oleh partai politik membuat birokrasi sebagai mesin politik yang tidak netral dan tidak profesional. Ketiga, pola pendidikan kepamongprajaan yang bergaya militeristik memberi kontribusi dalam membentuk birokrat berbudaya kekuasaan, bukan pelayanan (service delivery culture). Continue Reading »

Share this article

Tidak lama lagi pemerintahan SBY-Boediono akan berumur 100 hari. Memang sulit untuk mengukur keberhasilan pemerintahan hanya dalam waktu 100 hari, karena berbagai persoalan sebenarnya sangat sistemik, sehingga tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang sesingkat itu. Pada sisi lainnya adalah suatu ilusi jika kita ingin mendapatkan suatu perubahan yang besar hanya dengan program kerja 100 hari. Bukan saja pemerintahan SBY-Boediono sudah berada diujung tahun anggaran sehingga hampir semua anggaran sudah ditargetkan dan dipergunakan, tetapi?dengan sistem?pemerintahan yang terdesentralisasi tidaklah mudah untuk menggerakkan program kerja dari pusat sampai ke daerah.

Lalu apa makna kontrak kinerja 100 hari para menteri dengan Presiden SBY??Tentu saja dalam kerangka politik pencitraan dan?pencitraan politik program?kerja 100 hari sah-sah saja. Tetapi hal itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa waktu 100 hari untuk perubahan yang sistemik dan menyeluruh?adalah suatu hal yang sulit diwujudkan dan?seringkali tidak mungkin diwujudkan. Misalnya saja mengenai pemberantasan korupsi, tidaklah mungking dilakukan?hanya dengan?program kerja 100 hari. Demikian pula?reformasi birokrasi, mungkin dibutuhkan?dua periode pemerintahan untuk mewujudkannya. Lalu apa yang bisa diharapkan dalam 100 hari pemerintahan??Tidak lain adalah konsolidasi pemerintahan, suatu upaya untuk memperkuat?visi dan arah, serta menyamakan persepsi mengenai?apa yang akan diwujudkan dan bagaimana memujudkannya.

Terkonsentrasinya pemerintahan dan seluruh anak bangsa pada Kasus Bank?Century jelas akan sangat mempengaruhi?kinerja 100 hari pemerintahan.?Terbukti bahwa tidak banyak yang bisa dilakukan -kalau tidak ingin mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan-dalam?100 hari.?Sebagai anak bangsa tentu kita berharap bahwa landasan lima tahun ke depan?sudah bisa diletakkan pada 100 hari pertama pemerintahan. Semoga janji janji tidak hanya tinggal mimpi. Selamat bekerja para?politisi dan pejabat pemerintahan.

??

Share this article

Selamat kepada para menteri yang akan segera dilantik pada hari ini (22/10/09). Menjadi menteri dalam kompleksitas negara saat ini, bukanlah sebuah kemudahan, melainkan sebuah amanat yang sangat berat. Karena itulah, jabatan menteri harus kita sikapi dengan rasa takut tidak dapat menjalankannya, dan bukan dengan rasa syukur.

Ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh para menteri pada periode 2009-2014. Pertama, perkembangan politik yang ditandai oleh semakin lemahnya fungsi parpol dan aktor dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan menyulitkan implementasi berbagai kebijakan dan program yang ingin dilakukan. Hal ini dipersulit oleh buruknya kondisi birokrasi yang ada.?Bahkan?masuknya intervensi politik dalam birokrasi, dan buruknya birokrasi akan menjadi kendala utama implementasi kebijakan. Kedua, dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, fungsi seorang?menteri lebih banyak pada?pembuatan norma, kebijakan, standar, kriteria dan prosedur. Urusan pemerintahan pada dasarnya sudah diserahkan kepada pemerintahan daerah.?Karena itulah harus ada perubahan orientasi?berpemerintahan oleh menteri dari menjalankan kebijakan, menjadi membuat kebijakan dan mengawasi kebijakan. Lebih dari itu, para menteri diharapkan menjadi pembina dari penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Lebih dari, perlu?ditanamkan dalam jiwa para menteri untuk senantiasa berkomitmen menciptakan?tata pemerintahan yang baik (good governance). Pelajaran dari semua reformasi yang dijalankan oleh?negara-negara lain menunjukkan bahwa perubahan?yang baik hanya bisa dilakukan jika terdapatnya komitmen yang kuat dari presiden dan para menterinya untuk melakukan perubahan..

Sekali lagi selamat bekerja dan berkarya. Jabatan adalah amanah yang harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT.

Share this article