oleh Eko Prasojo *

Salah satu paradoks yang dihadapi negara ini adalah terjadinya pembengkakan struktur pemerintah di tingkat pusat.

Menjadi paradoks karena komitmen politik nasional sejak tahun 1999 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terdesentralisasi. Anehnya, dari sisi struktur kelembagaan dan belanja pemerintahan, praktik penyelenggaraan pemerintahan masih bersifat sentralistik.

Tidak mengherankan jika pelaksanaan otonomi daerah tidak saja kurang signifikan mengurangi ketimpangan pusat dan daerah (vertical imbalance), tetapi juga tidak banyak meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah. Continue Reading »

No Comments »